Sebagai langkah konkret ke depan, DPRD Provinsi Gorontalo akan mengusulkan pembentukan sub-unit respons cepat di internal Dinas PPA yang khusus menangani kasus anak dengan gangguan kejiwaan atau sosial. Selain itu, mereka mendorong penganggaraan yang memadai dalam APBD untuk menyediakan layanan psiko-sosial, pelatihan tenaga pendamping, dan kampanye kesadaran tentang depresi anak. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi anak yang “terjatuh” karena sistem perlindungan yang tidak bekerja secara efektif.
Bagikan:
