Definitif.id, Malang – Pada Rabu (28/09/2024), terjadi insiden yang melibatkan Kepala Desa Sumberjo, Amsori, dengan seorang wartawan yang tengah meliput mediasi kepemilikan tanah di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Wartawan yang hadir dalam mediasi tersebut mempertanyakan kurangnya transparansi dalam penulisan di buku Letter C desa, di mana tidak ada keterangan mengenai asal-usul tanah.
Pertanyaan tersebut memicu reaksi keras dari Amsori, yang merasa disudutkan oleh media.
Dalam forum tersebut, wartawan juga menanyakan tindakan pemerintah desa dalam menjelaskan status tanah kepada warga.
“Apakah tidak seharusnya pemerintah desa memberikan penjelasan lebih dulu sebelum menyarankan warga menggugat ke pengadilan?” tanya wartawan.
Namun, alih-alih memberikan jawaban yang konstruktif, Amsori justru menanggapi dengan kemarahan. Ia berdiri dari tempat duduknya, menggebrak meja, dan mengajak wartawan keluar untuk berduel. “Keluar! Ayo kita duel saja,” ucapnya dengan nada keras.
Menanggapi insiden ini, Solihin Tanjung, Humas LSM Kibar Nusantara Merdeka, menyatakan kekecewaannya atas sikap kepala desa tersebut.
“Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa ini. Seorang pejabat publik seharusnya bisa menjawab pertanyaan dengan tenang, bukan dengan cara mengintimidasi,” ujar Solihin.
Ia juga menegaskan bahwa wartawan memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi yang harus dilindungi.
Solihin mengutip pasal 28 huruf F Undang-undang 🔢 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ia juga mengingatkan adanya sanksi pidana bagi siapa saja yang menghalangi tugas wartawan, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 undang-undang tersebut.
“Ini adalah bentuk intervensi yang tidak bisa diterima dalam era demokrasi,” tegas Solihin.
Terpisah, Amsori, saat dikonfirmasi oleh media pada Jumat, 20 September 2024, menanggapi insiden tersebut dengan santai. “Ah, itu hanya bercanda,” katanya singkat.
Kendati demikian, banyak pihak menilai bahwa kejadian ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah desa dan media, yang perlu diselesaikan dengan cara yang lebih baik demi menjaga kebebasan pers. (Fery)
Bagikan:
