“Kalau aktivitas ilegal terus terjadi dan semakin meluas, tentu kinerja aparat harus dipertanyakan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan apakah fungsi pengawasan dan penindakan benar-benar berjalan,” katanya.
“Jangan sampai ada pembiaran. Kalau kemudian muncul dugaan bahwa ada oknum yang menerima suap dari aktivitas tambang ilegal sehingga tidak berani bertindak, itu tuduhan serius dan harus dibuktikan. Kalau benar, harus ditindak tegas”
Menurutnya, pemberantasan PETI tidak boleh hanya menyasar pekerja yang berada di lokasi tambang. Aparat harus berani menelusuri seluruh mata rantai bisnis pertambangan ilegal, mulai dari pemodal, pemilik alat berat, pengelola lokasi, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Jangan hanya menindak orang-orang yang bekerja di lapangan. Kalau ingin benar-benar memberantas PETI, bongkar siapa yang menjadi pemodal dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan dan penegakan hukum, Andi menyoroti keselamatan manusia yang menurutnya tidak boleh dikesampingkan.
Ia menyebut adanya sejumlah peristiwa kematian yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal di Popayato sebagai peringatan serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Angka kematian dalam aktivitas pertambangan ilegal semakin mengkhawatirkan. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Pemerintah dan aparat harus segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di Popayato dan Popayato Barat,” kata Andi.
Bagikan:
