“Pengambilan SK pertama kami dimintai uang, begitu juga saat terjadi perubahan nama organisasi, kami juga dimintai uang. Jelas ini sangat memberatkan kami. Seakan-akan kami ini dibentuk untuk membesarkan pengurus yang ada di DPD saja,” ucap Edy.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris DPC Labuhan Batu, Rizal. Hilangnya kepercayaan kepada kepemimpinan Ketua DPD bermula saat akan mengikuti Rakernas di Jakarta beberapa bulan lalu.
“Kami dimintai ikut Rakernas, tapi kami juga dimintai uang. Bisa berangkat aja kami dah syukur dengan biaya sendiri, ini dimintai lagi uang sama ketua DPD. Jelas ini sangat memberatkan kami,” tukasnya.
Sekretaris DPD PJS Sumatera Utara, Sofyan yang diminta mengklarifikasi persoalan yang muncul di internal DPD dan DPC mengatakan tidak tahu menahu terkait upeti yang diberikan pengurus DPC ke DPD.
“Soal SK saya sudah menyurati semua kawan-kawan yang ada di DPC, dan tidak ada saya meminta mereka untuk bayar. Kalau mereka dimintai uang oleh ketua, itu saya tidak tahu,” tegasnya.
Copot Jabatan Jhon untuk menyelamatkan organisasi dari kebuntuannya, ungkap mayoritas DPC yang hadir.
Mahmud dengan tegas membekukan Pengurus DPD Sumut masa bakti 2023-2028 sampai terbentuk pengurus yang baru.
“Untuk kebaikan organisasi PJS ke depan, maka dengan ini DPP PJS mengambil alih kepengurusan DPD PJS Sumut. Kami akan segera menggelar rapat terkait keputusan ini untuk dibahas lebih lanjut,” tegas Mahmud.
Dikatakannya, tugas ke depan sangat berat, bagaimana organisasi ini bisa terdaftar di Dewan Pers.
Bagikan:
