Definitif.id, Gorontalo – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, terus menjadi sorotan. Selain penggunaan alat berat jenis ekskavator, perhatian kini mengarah pada pembukaan akses jalan dari Desa Tumba, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, menuju kawasan pertambangan di Pangahu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu nama yang diduga memiliki peran dalam pembukaan akses jalan tersebut adalah Ko Redi alias Redi K. Ia disebut-sebut sebagai salah satu inisiator yang mendorong terbukanya jalur penghubung dari wilayah Tumba menuju lokasi aktivitas PETI di Pangahu.
Redi sendiri disebut masih tercatat sebagai warga Desa Tumba. Namun, keberadaannya dalam lingkungan masyarakat desa tersebut kini menjadi perhatian setelah namanya dikaitkan dengan pembukaan akses jalan yang diduga berkaitan dengan kepentingan mobilisasi kegiatan pertambangan ilegal.
Dugaan keterlibatan Ko Redi dalam pembukaan jalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, akses menuju kawasan pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung mobilisasi alat berat, pekerja, serta kebutuhan operasional tambang.
Terlebih, aktivitas PETI di Pangahu dilaporkan semakin berkembang dengan penggunaan sejumlah ekskavator. Sebelumnya, sejumlah pemberitaan juga mengungkap adanya peningkatan jumlah alat berat yang masuk ke kawasan tersebut.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang berada di balik pembukaan akses jalan tersebut. Apakah jalan itu murni dibuka untuk kepentingan masyarakat atau sejak awal memang dipersiapkan untuk menunjang aktivitas pertambangan emas tanpa izin?
Jika benar pembukaan jalan tersebut berkaitan dengan kepentingan PETI, maka peran pihak-pihak yang menginisiasi maupun memfasilitasi pembangunannya patut ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Penelusuran tidak cukup hanya menyasar pekerja dan operator alat berat di lokasi. Aparat juga perlu mengidentifikasi pihak yang menginisiasi pembukaan jalan, pemodal, pemilik alat berat, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan tersebut.
Apalagi, kawasan Pangahu memiliki keterkaitan geografis dengan kawasan konservasi Suaka Margasatwa Nantu. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam memastikan apakah pembukaan akses dan aktivitas pertambangan telah memasuki wilayah yang dilindungi.
Masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada penertiban aktivitas di lapangan. Penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penggerak kegiatan PETI juga diperlukan agar penindakan tidak hanya menyasar pekerja kecil.
Hingga berita ini disusun, dugaan peran Ko Redi alias Redi K dalam menginisiasi pembukaan jalan dari Tumba menuju Pangahu masih memerlukan konfirmasi langsung. Media ini membuka ruang klarifikasi kepada yang bersangkutan, pemerintah Desa Tumba, pemerintah Desa Pangahu, serta aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat dalam mengusut asal-usul pembukaan akses tersebut sekaligus memastikan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas PETI di kawasan Pangahu.








