“Metode dan dasar hukum yang mereka gunakan berubah-ubah, mulai dari penunjukan langsung, lalu swakelola, dan sekarang berencana menyewa alat milik salah satu penawar. Semua ini hanya menampakkan bahwa prosesnya dipaksakan untuk menutupi kepentingan tertentu. Ini bukan hanya soal kelalaian prosedural, tapi sudah mengarah pada dugaan konflik kepentingan di tubuh BLUD RSUD MM Dunda Limboto,” kata Robin.
Robinpun mempertanyakan sistem bagi hasil sewa dengan pihak Dipenda Kabupaten Gorontalo dengan pihak BLUD RSUD MM Dunda Limboto menggunakan aturan apa karena hal tersebut menurut Robin sangat rancu.
Ia juga meminta agar seluruh jajaran manajemen rumah sakit, termasuk Plt Direktur, berbicara jujur kepada publik. “Apa yang Anda sampaikan sekarang sedang diperhatikan oleh Bupati. Ini bukan waktu untuk bersandiwara. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran daerah dikelola, apalagi ini menyangkut layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Robin mendesak agar Dewan Pengawas (Dewas) RSUD MM Dunda Limboto segera turun tangan melakukan pemeriksaan awal. “Sudah seharusnya Dewas memintai keterangan seluruh pihak, baik internal rumah sakit maupun pihak eksternal yang mengetahui polemik ini. Jangan sampai Dewas justru ikut diam dan menjadi bagian dari pembiaran sistemik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Robin menyebut bahwa persoalan parkir hanyalah satu dari sekian banyak indikasi dugaan permainan kotor dalam tubuh BLUD RSUD MM Dunda. “Saya sudah kantongi sejumlah bukti terkait dugaan kongkalikong dalam berbagai aspek mulai dari pelayanan pasien, pengadaan obat, hingga pembangunan fisik atau konstruksi bangunan. Ini harus diusut secara menyeluruh,” pungkas Robin.
Bagikan:
