Definitif.id, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim (UK), menggelar kegiatan reses masa persidangan pertama tahun 2026 bersama masyarakat dan petani tebu di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Senin (9/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di kediaman Heru Purnomo tersebut menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Dalam kegiatan tersebut, Umar Karim menjelaskan secara komprehensif mengenai peran, fungsi, dan tugas kelembagaan DPRD. Ia juga memaparkan pelaksanaan tugasnya sejak dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada 2024. Pemaparan itu menjadi bagian dari pertanggungjawaban politik dan moral kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
Reses tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Di antaranya Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan, staf Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, pejabat Pembinaan Masyarakat Kanwil Kementerian Agama, pejabat Dinas PTSP, pejabat Biro Kesra, serta Staf Khusus Gubernur Bidang Agromaritim.
Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang hadir. Dari target awal sekitar 100 warga, jumlah kehadiran mencapai hampir dua kali lipat. Sejumlah unsur masyarakat juga tampak hadir, mulai dari Kapolsek Mootilango, jajaran pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat.
Dalam sesi dialog, persoalan perkebunan tebu menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian. Para petani menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT PG Tolangohula, khususnya mengenai penerapan harga pembelian tebu. Mereka meminta adanya tindakan tegas agar perusahaan menerapkan harga sesuai ketentuan dalam surat edaran resmi Kementerian Pertanian.
Selain persoalan harga, petani juga mempertanyakan realisasi kewajiban kemitraan perusahaan. Mereka menilai pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma belum berjalan maksimal. Padahal, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Karim menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan realisasi kebun plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan tebu. Menurutnya, DPRD Provinsi Gorontalo, termasuk dirinya, memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pelaksanaan kemitraan memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi warga.
Persoalan lainnya berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian. Petani mengusulkan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan perkebunan tebu. Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan mendukung aktivitas petani tebu mandiri.
Pimpinan Asosiasi Petani Tebu, Heru Purnomo, mengapresiasi pelaksanaan reses yang secara khusus menghadirkan para petani tebu. Ia menilai Umar Karim telah mengetahui berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani, tetapi memilih turun langsung untuk mendengarkan keluhan masyarakat.
Heru juga menyoroti kesediaan Umar Karim hadir di tengah masyarakat meskipun pada pemilu sebelumnya tidak memperoleh suara signifikan dari wilayah tersebut. Baginya, kehadiran itu menunjukkan bahwa kegiatan reses tidak semata-mata berkaitan dengan perolehan dukungan politik, tetapi juga menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Usai kegiatan reses, Umar Karim didampingi pejabat Kementerian Agama melanjutkan kunjungan ke Pondok Pesantren Sirojuth Tholibiin di Desa Sidomukti. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk berdiskusi bersama pimpinan pondok pesantren mengenai langkah-langkah pengembangan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Umar Karim, pejabat Kementerian Agama, dan pimpinan pesantren membahas peluang dukungan dari Kementerian Agama maupun instansi terkait lainnya. Pembahasan diarahkan pada upaya meningkatkan kemajuan dan pengembangan pesantren agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, reses Umar Karim menjadi ruang komunikasi antara masyarakat, wakil rakyat, dan instansi pemerintah. Berbagai aspirasi yang disampaikan, khususnya mengenai harga tebu, kewajiban kebun plasma, serta kebutuhan alsintan, diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan fungsi kelembagaan DPRD Provinsi Gorontalo.
Bagikan:
