“Tidak semua masyarakat berada dalam kondisi mental maupun ekonomi yang baik. Ketika ditanya mengenai penghasilan, jumlah kendaraan, atau aset pribadi, tidak semua bersedia menyampaikan informasi secara terbuka,” katanya.
Bupati berharap, data yang diperoleh nantinya mampu mendukung penyusunan berbagai kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat sehingga tidak lagi menimbulkan kecemburuan sosial akibat data yang kurang akurat.
Ia juga meminta para camat untuk mengawal pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing dengan terus berkoordinasi bersama pemerintah desa dan kelurahan serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang ditemui petugas di lapangan.
“Saya meminta para camat untuk mengawal pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing, terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, serta membantu penyelesaian berbagai kendala di lapangan,” tegasnya.
Michael Thungari menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe siap membuka ruang komunikasi dan memperkuat sinergi dengan BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian, termasuk berbagai jenis usaha jasa.
“Seluruh data hasil pendataan nantinya akan dirilis pada akhir tahun dan dapat diakses oleh masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan pencanangan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Usai pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Bagikan:
