“Kenapa debat itu harus dihadiri oleh Penjagub? karena hingga sekarang kami belum menemukan sebuah gagasan spektakuler dari sang Penjagub untuk bisa membawa Gorontalo ke depan seperti apa. Terkecuali jika pak Hamka berkeinginan hanya setahun untuk mengemban jabatan sebagai penjabat Gubernur, maka gagasan itu tidak perlu disampaikan di khalayak umum rakyat Gorontalo,” ujar Meys.
Meys juga menjelaskan, bahwa keinginan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Penjagub Gorontalo sebenarnya diberi amanah untuk mensukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur 2024, sehingga jabatan Penjagub tersebut setengah dari jabatan Gubernur definitif dan Penjagub harus bisa menyajikan sebuah gagasan untuk membawa Gorontalo lebih baik, bukan hanya sekedar menghadiri acara seremonial.
“Jika menelisik dari keinginan Mendagri bahwa Penjagub ini sebenarnya diberi amanah untuk bisa mensukseskan Pemilukada Gubernur 2024 nanti, dan kalau itu benar maka jabatan Penjagub itu separuh dari jabatan Gubernur definitif (2022-2025). Nah, kalo sampai separuh dari jabatan definitif ini, maka Pak Hamka harus benar-benar menyajikan sebuah gagasan untuk bisa membawa Gorontalo ke depan menjadi lebih baik lagi. Jika hanya sekedar menghadiri acara-acara seremonial, saya pikir kita semua pasti bisa, apalagi menggunakan fasilitas negara,” tegas Meys.
“Penjagub jangan berleha-leha dengan jabatan sebagai penjabat, karena di pundak Pak Hamka Gorontalo selama 3 tahun ke depan. Jika itu diperpanjang oleh Presiden, bakal seperti apa,” sambungnya.
Bagikan:
