“Kami terus mendorong perusahaan di daerah untuk membuka lebih banyak peluang kerja, karena kebutuhan masyarakat sangat besar,” tuturnya.
Di sisi lain, masyarakat juga menanyakan soal besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Windra menyampaikan bahwa isu tersebut akan mulai dibahas dalam rapat Badan Anggaran bersama pemerintah daerah mulai Minggu (23/11/2025) sebagai bagian dari penyusunan RKA APBD 2026.
“Pembahasan mengenai PPPK paruh waktu sudah masuk dalam agenda Banggar. Kita akan mulai bahas bersama pemerintah daerah saat penyusunan anggaran 2026,” pungkasnya.
Bagikan:
