Definitif.id, Gorontalo – Sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh puluhan guru honorer di Provinsi Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV menegaskan akan memperjuangkan hak guru non-kategori yang selama ini belum mendapatkan kepastian status. Aksi mereka berlangsung di depan kantor dewan pada hari Senin (17/11/2025), ketika sejumlah tenaga pendidik menggelar audiensi demi menyuarakan situasi mereka.
Ketua Komisi IV, Ghalib Lahidjun, menyatakan bahwa guru honorer non-kategori di Gorontalo mengalami kondisi yang berbeda dibandingkan di daerah lain, karena banyak yang telah mengikuti seleksi tingkat provinsi tetapi belum memperoleh penempatan atau kejelasan. Ia menekankan bahwa pemprov memiliki tanggung-jawab administratif terhadap para guru tersebut.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV akan menyusun surat rekomendasi resmi yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo agar segera mengirimkan “analisis khusus” terkait guru honorer ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dianggap penting agar ada kebijakan diskresi atau langkah khusus bagi tenaga pendidik yang terpaut statusnya.
Pihak DPRD mengingatkan bahwa kondisi guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri maupun swasta tanpa kejelasan status sangat memerlukan tindakan cepat dari pemerintah provinsi. Mereka menilai bahwa penundaan pengangkatan dan pemutakhiran data telah menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan pendidik.
Bagikan:
