Oleh : NOLDI KATILI
Definitif.id, Opini – Aksi yang digelar oleh mereka yang menyebut dirinya Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango di halaman DPRD Bone Bolango pada Kamis (26/2/2026), seharusnya menjadi ruang sakral penyampaian aspirasi. Kata “Rakyat” dan “Peduli”, dua kata yang terdengar agung, seolah lahir dari kegelisahan kolektif atas nasib daerah. Namun ketika fakta di lapangan berbicara lain, kata itu justru terasa seperti ironi yang dipoles rapi.
Sebagai warga Bone Bolango, saya tidak menulis ini dari cerita angin lalu. Saya berbincang langsung dengan beberapa peserta aksi. Pengakuannya lugas: Rp100 ribu per orang untuk hadir, dengan durasi aksi dari pukul 08.00 sampai 12.00 WITA. Empat jam. Ada jam mulai, ada jam selesai. Kepedulian yang dibatasi waktu, seperti kontrak kerja paruh waktu.
Transportasi pun terorganisir dengan baik. Mobil pickup dibayar Rp500 ribu per unit. Jumlahnya, menurut pengakuan seorang peserta aksi lebih dari 10 unit. Artinya, sebelum satu pun tuntutan dibacakan, sistem mobilisasi sudah dihitung matang. Ini bukan spontanitas warga yang gelisah; ini manajemen logistik yang rapi.
Mari kita bicara secara faktual. Jika lebih dari 10 pickup dikerahkan dan masing-masing memuat belasan orang, maka total biaya mobilisasi bisa mencapai puluhan juta rupiah. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: siapa yang membiayai? Dan untuk kepentingan siapa?
Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal boleh atau tidaknya aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak. Tetapi hak itu kehilangan makna ketika partisipasi dibeli. Ketika kehadiran ditentukan oleh amplop, maka yang berdiri di depan gedung dewan bukan lagi suara hati, melainkan massa yang memenuhi kuota.
Bagikan:
