Lebih tajam lagi, praktik seperti ini merusak fondasi demokrasi lokal. Ia menciptakan budaya transaksional dalam ruang publik. Publik akan belajar satu hal yang keliru: bahwa untuk terlihat sebagai “rakyat”, cukup siapkan anggaran. Aspirasi bukan lagi hasil kesadaran, melainkan hasil mobilisasi.
Yang paling berbahaya adalah dampak jangka panjangnya. Setiap gerakan berikutnya—meski murni—akan dicurigai. Setiap teriakan akan dianggap berbayar. Dan pada akhirnya, rakyat yang benar-benar ingin bersuara akan kehilangan kepercayaan publik karena ulah segelintir pihak yang menjadikan aksi sebagai “proyek”.
Aliansi Rakyat Peduli Bone Bolango tentu punya ruang untuk menjelaskan. Klarifikasi terbuka adalah keharusan jika ingin menjaga kredibilitas. Namun bila pengakuan para peserta aksi kepada saya itu benar, maka kita tidak boleh membungkusnya dengan istilah halus. Ini bukan gerakan moral. Ini mobilisasi berbiaya.
Sebagai warga Bone Bolango, saya tidak mempersoalkan orang yang menerima Rp100 ribu. Saya mempersoalkan sistem yang membuat suara rakyat dihargai setara upah empat jam berdiri. Jika “rakyat” bisa dihadirkan dengan uang tunai dan pickup sewaan, maka yang sedang kita saksikan bukan penguatan demokrasi, melainkan pelemahannya secara sistematis.
Demokrasi memang memberi ruang untuk berbeda pendapat. Tetapi ia tidak pernah mengajarkan bahwa legitimasi bisa dibeli. Dan jika hari ini kita membiarkan suara publik ditakar dengan nominal, jangan heran bila esok hari kebenaran pun ikut ditawar.
Bagikan:
