Definitif.id, Gorontalo – Desakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo memperluas pemeriksaan terhadap para mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diduga memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diarahkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kembali disuarakan.
Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) meminta Kejati Gorontalo tidak hanya memusatkan perhatian pada nama-nama legislatif yang diduga mengarahkan Pokir dengan nilai besar.
Penyidik juga dinilai perlu menelusuri dugaan aliran Pokir dengan nominal lebih kecil apabila terdapat dokumen administrasi, data anggaran, maupun fakta hukum yang mengarah pada keterkaitan tersebut.
Juru Bicara APKPD, Dicky Modanggu, menegaskan bahwa pemeriksaan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan tidak didasarkan pada besar-kecilnya nilai anggaran.
“Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada mereka yang menitipkan Pokir dalam jumlah besar. Kalau memang ada dugaan Pokir yang dititipkan melalui KONI, berapa pun nilainya, harus ditelusuri. Lima puluh juta tetap uang negara, seratus juta tetap uang negara,” tegas Dicky.
Menurut Dicky, sejumlah nama mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan informasi dan data yang diterimanya perlu ikut ditelusuri penyidik.
Salah satunya adalah Warsito Sumawiyono, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar. Dicky menyebut terdapat informasi mengenai dugaan Pokir yang dikaitkan dengan Warsito dengan nilai sekitar Rp50 juta.
“Kalau memang benar ada, panggil dan periksa. Kalau tidak benar, tentu harus dibuktikan juga. Prinsipnya sederhana, jangan ada perlakuan berbeda hanya karena nominalnya kecil,” ujar Dicky.
Bagikan:
