Definitif.id, Mojekerto – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka secara langsung kegiatan rapat koordinasi (Rakor) penyusunan laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Mojokerto. Rakor tersebut dilakukan agar mengetahui kemajuan, permasalahan, dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto.
Pelaksanaan rakor yang diikuti sedikitnya 20 peserta dari anggota TPPS Kabupaten Mojokerto, TPPS Kecamatan, RSUD Prof. Dr Soekandar, Universitas Islam Majapahit, SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur, dan Technical Assistant, digelar di Aula New Jimbaran Resto, Kecamatan Magersari, Senin (12/12/2022) pagi.
Dibuka langsung oleh Bupati Ikfina dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelaksanaan Rakor, Juga turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ulum Rokhmat, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, Kepala BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Drs. Bambang Eko Wahyudi.
Serta dihadiri juga oleh Plt. Kepala DP2KBP2 Ludfi Ariyono, Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Kasman, Camat Dlanggu, Camat Jetis, serta perwakilan dari Universitas Islam Majapahit.
Pada momen itu, Bupati Ikfina mengungkapkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Mojokerto yaitu dengan melakukan CSR atau memasukan kegiatan bantuan di Baznas Kabupaten Mojokerto. Maka Ia menilai, sangat penting suatu data yang valid terkait kasus stunting di kabupaten Mojokerto.
“Semuanya akan butuh data-data dari kalian, sebagai dasar hasil dari rapat koordinasi atau mungkin ada semacam keputusan-keputusan dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan analisa data yang ada di lapangan kemudian akan ada rekomendasi tindak lanjutnya seperti apa,” jelasnya.
Bupati Ikfina juga mengharapkan, data dari keluarga berisiko stunting sudah bisa di breakdown di masing-masing kecamatan dan desa, sehingga proses pendampingan keluarga berisiko stunting bisa dimaksimalkan dan data balita dari Dinas Kesehatan harus sinkron dengan Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto.
Bagikan:
