Definitif.id Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Dinas Sosial untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai langkah strategis pemerintah dalam menangani persoalan transgender di Gorontalo. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen legislatif dan eksekutif untuk merespons isu sosial secara bijak dan inklusif.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun, usai mengikuti rapat koordinasi lintas komisi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur pada Selasa (27/5/2025).
Menurut Ghalieb, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang memuat rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi IV dengan Forum Pemerhati Seni Gorontalo beberapa waktu lalu.
“Dalam RDP sebelumnya, pembahasan difokuskan pada respons pemerintah terhadap penampilan aksi seni yang dianggap mengandung unsur pornografi,” jelas Ghalieb.
Ia menambahkan bahwa salah satu rekomendasi penting dari RDP tersebut adalah perlunya digelar pertemuan lanjutan untuk memperdalam isu-isu yang menjadi tuntutan masyarakat, khususnya komunitas seni.
“Pertemuan ini digelar secara lebih komprehensif, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh budaya, dan kalangan kesehatan guna merumuskan pendekatan yang menyeluruh dan solutif,” tambahnya.
Ghalieb optimistis bahwa hasil rapat koordinasi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan yang berimbang antara penghormatan terhadap keberagaman dan upaya menjaga nilai-nilai sosial budaya masyarakat Gorontalo.
Bagikan:
