Definitif.id, Gorontalo Utara – Polemik pengalihan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) dipastikan menjadi perhatian serius DPRD setempat. Ketua DPRD Gorut, Dedy Dunggio, menegaskan dewan akan mengawal proses tersebut agar tidak merugikan para honorer yang sudah lama mengabdi.
Menurut Dedy, pemerintah daerah harus mampu mengakomodasi tuntutan honorer dengan adil. DPRD bahkan telah meminta Sekda untuk memastikan seluruh usulan yang diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai aturan. “Jangan sampai ada kecemburuan baru. Sekda sudah berkoordinasi dengan bupati untuk menindaklanjuti hal ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, tenaga honorer lebih mengutamakan kepastian status sebagai PPPK dibandingkan besaran gaji. Kekhawatiran terbesar adalah hilangnya nama mereka dari database BKN pada akhir tahun. “Ini soal masa depan mereka, jangan sampai pengabdian bertahun-tahun berakhir sia-sia,” tegas Dedy.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD juga mengkritisi Kepala BKPP Gorut, Dahlan Wante, yang absen dalam pertemuan bersama tenaga non-ASN pada Rabu (17/9/2025). Ketidakhadiran tersebut bahkan menimbulkan desakan agar pejabat teknis itu mundur dari jabatannya. “Padahal, BKPP merupakan pihak yang paling berkaitan dengan teknis PPPK. Tidak hadir sama sekali jelas bentuk lepas tanggung jawab,” ujarnya.
DPRD Gorut menilai Bupati perlu segera mengevaluasi kinerja Kepala BKPP karena dianggap gagal menjalankan tugas pokoknya. “Ini menyangkut nasib banyak orang. Pejabat teknis seharusnya hadir, mendengar langsung keluhan, dan memberikan solusi, bukan justru menghindar,” tandas Dedy Dunggio.
Bagikan:
