Definitif.id, Gorontalo – Sejumlah legislator di DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti persoalan akses terbatas terhadap Sistem Perencanaan Daerah (SPD), yang hingga kini belum dapat diakses secara penuh oleh anggota dewan. Situasi tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Jumat (14/11/2025)
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ance Robot, mengungkapkan bahwa dalam kunjungan kerja serta pembandingan sistem ke daerah lain, pihaknya menemukan adanya perbedaan mencolok dalam hal keterbukaan akses perencanaan. Ia menyebutkan bahwa di beberapa provinsi lain, anggota DPRD diberikan kemudahan untuk melihat dokumen perencanaan melalui platform digital tanpa proses administratif yang rumit.
Menurut Ance, kondisi sebaliknya justru terjadi di Gorontalo. Ia menyampaikan bahwa mekanisme akses terhadap SPD belum berjalan transparan karena masih bergantung pada prosedur internal eksekutif yang dianggap tidak efisien. “Kalau aksesnya masih seperti ini, bagaimana DPRD bisa memastikan bahwa perencanaan dan program yang masuk dalam APBD berjalan sesuai kebutuhan rakyat?” ujar Ance.
Lebih lanjut, Komisi III DPRD menilai bahwa pembatasan akses tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif publik terkait keterbukaan informasi pemerintah. Padahal, transparansi dalam proses perencanaan merupakan salah satu parameter reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, akses dokumen perencanaan yang terbuka juga memungkinkan dewan lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang sah.
Bagikan:
