Definitif.id, Gorontalo Utara – Ketua LSM Gerakan Aktivis Milenial Provinsi Gorontalo (GAM-PG), Amin Suleman, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengadaan mobil dinas (mobnas) senilai Rp. 673.000.000 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara (Gorut). Ia menyampaikan keheranannya terutama dalam konteks kondisi sulit yang dihadapi daerah tersebut, termasuk defisit anggaran dan kehilangan pekerjaan sebagian besar Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Honorer.
“Situasi krisis keuangan yang melanda Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara seharusnya menjadi perhatian utama, namun pengadaan mobnas ini menimbulkan kontroversi,” ujar Amin Suleman pada Ahad (28/01/2024).
Amin Suleman menyoroti, bahwa dalam pembahasan APBD 2024 bersama DPRD Gorut, tidak ada diskusi mengenai pengadaan mobnas. Keputusan Pemkab Gorut untuk memasukkan anggaran pengadaan mobnas tanpa sinkronisasi dengan hasil pembahasan APBD menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
“Tindakan ini memerlukan penjelasan yang transparan, mengingat dampak signifikan terhadap masyarakat yang sedang sulit. Ada ‘Muatan Gelap’ yang diselipkan, dan kami mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran,” tegas Amin Suleman.
Amin Suleman juga menekankan, secara hukum pengadaan yang tidak termasuk dalam pembahasan APBD dapat melibatkan beberapa pertimbangan, termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelanggaran prinsip anggaran dan keuangan negara, potensi ketidaktransparanan, dan resiko korupsi. Para pejabat terkait juga dapat memiliki tanggungjawab hukum sesuai peran dan kewenangan masing-masing.
Bagikan:
