Sebagai langkah lanjutan, DPRD Provinsi Gorontalo telah mengirim surat resmi kepada Pemerintah Pusat dengan harapan dapat digelar pertemuan virtual bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Forum ini direncanakan untuk membahas hambatan pencairan dana dan mencari solusi agar Desa Pilohayanga serta desa lainnya dapat menerima haknya tanpa mengorbankan kelangsungan layanan masyarakat di tingkat desa.
Definitif.id, Gorontalo – Dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan razia oleh personel Gakkum/PJR…
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD) untuk membiayai kegiatan observasi lapangan…
Definitif.id, Ponorogo – Penyidikan dugaan korupsi dana tunjangan perumahan anggota DPRD terus bergulir. Hanya dua…
Definitif.id, Gorontalo – Koordinator Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Rahmat Mamonto, melontarkan kritik keras…
Definitif.id, Gorontalo – Pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi…
Penulis | Fery Ismail Bagikan:
