Definitif.id, Gorontalo – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti persoalan data kepesertaan BPJS Kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan dalam kunjungan kerja yang dilakukan ke instansi terkait di daerah.
Dalam agenda tersebut, DPRD menemukan adanya permasalahan serius terkait penurunan jumlah peserta aktif BPJS. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.
Anggota Komisi IV menilai bahwa persoalan data kepesertaan bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi faktor krusial dalam menjamin pelayanan kesehatan. Penonaktifan sejumlah peserta dinilai menunjukkan masih lemahnya sistem pendataan serta koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.
Selain itu, dalam praktik di lapangan, masyarakat yang status kepesertaannya tidak aktif tetap mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, namun diwajibkan mengurus kembali administrasi untuk mengaktifkan kepesertaan. Hal ini kerap menjadi kendala tersendiri, terutama bagi masyarakat yang kurang memahami prosedur birokrasi.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPRD mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pendataan serta memastikan keaktifan peserta BPJS tetap terjaga agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
Lebih lanjut, DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara dinas kesehatan, dinas sosial, serta pemerintah desa dalam memperbarui dan memvalidasi data masyarakat. Validitas data dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan tepat sasaran.
Bagikan:
