Ke depan, Komisi IV DPRD menegaskan akan terus memantau perkembangan analisis yang dilakukan pemprov dan pelaksanaan rekomendasi. Mereka juga meminta agar instansi terkait seperti BKD (Badan Kepegawaian Daerah) provinsi, Dinas Pendidikan, MenPAN-RB, dan BKN berkoordinasi secara sinergis agar nasib para guru honorer non-kategori ini mendapat solusi nyata. Jika tidak, DPRD menyatakan akan mengupayakan mekanisme pengawasan lebih lanjut hingga status dan hak para guru tersebut terlindungi.
Nasib Guru Honorer di Gorontalo: DPRD Dorong Pemerintah Provinsi Ajukan Analisis Khusus ke MenPAN-RB








