“Termasuk Hak-hak Ketua BPD dan anggota, tidak ada Siltap tetapi hanya tunjangan, itulah perbedaannya,” tutup Aryati Polapa. (Red)
Bagikan:
Pansus III DPRD Gorut Sosialisasikan Ranperda sebagai Proses Perundangan
Bagikan:
Rekomendasi untuk kamu
Definitif.id, Gorontalo – Pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Kali…
Definitif.id, Gorontalo — Perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Gorontalo…
Nama lainnya yang disebut Dicky adalah M. Hidayat H. Bouty, S.E. Berdasarkan data yang disebutnya…
Definitif.id, Gorontalo — Dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) pimpinan dan anggota DPRD Provinsi…
Kemudian ada Thomas Mopili. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini juga bukan nama baru di lingkungan…
Definitif.id, Gorontalo – Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo…