Menurut Iwan, laporan yang diterimanya menunjukkan angka putus sekolah di Bone Bolango masih menjadi perhatian. Kecamatan Tilongkabila dan Kabila disebut sebagai wilayah dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.
“Informasi yang saya terima, angka putus sekolah cukup banyak terdapat di Tilongkabila dan Kabila. Ini harus kita respons bersama melalui pendataan dan pendekatan kepada keluarga,” ungkapnya.
Ia mendorong pemerintah desa dan kelurahan melakukan komunikasi dengan orang tua serta memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan bagi keberlanjutan masa depan anak.
Iwan juga mengajak media massa dan organisasi kemasyarakatan ikut memperkuat kampanye edukasi kepada masyarakat.
“Kesadaran masyarakat perlu terus dibangun. Media dan lembaga kemasyarakatan bisa menjadi mitra pemerintah untuk menyampaikan pentingnya memastikan anak tetap bersekolah,” tambahnya.
Pemkab Bone Bolango, kata Iwan, telah memiliki regulasi sebagai dasar perlindungan perempuan dan anak, termasuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat upaya pemerintah daerah memastikan hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan, dapat terpenuhi.
Bagikan:
