Definitif.id, Bone Bolango – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango meminta pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan turun langsung memastikan anak usia sekolah tetap mendapatkan pendidikan pada tahun ajaran 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan pendataan terhadap anak yang berisiko putus sekolah perlu segera dilakukan agar tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Hal itu disampaikan Iwan saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas Sosial P3APPKB terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026.
“Memasuki tahun ajaran baru, kita harus memastikan semua anak usia sekolah sudah terdata dan kembali mengikuti pendidikan. Jangan sampai ada yang terlewat,” kata Iwan.
Ia menilai persoalan anak putus sekolah tidak bisa hanya diserahkan kepada perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak. Pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kewenangannya.
Iwan secara khusus meminta camat, kepala desa, dan lurah memantau kondisi anak di wilayah masing-masing, termasuk mereka yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan.
“Kalau ditemukan anak yang tidak sekolah, bekerja di usia yang belum semestinya, atau mengalami persoalan terkait haknya, harus segera ditindaklanjuti. Jangan menunggu masalahnya menjadi lebih besar,” ujarnya.
Bagikan:
