Terkahir, Jhojo menyebut bahwa Kantah Kota juga sudah seperti koordinator mafia tanah. Karena kata Jhojo, ada puluhan kasus penerbitan SHM/HGB yang bermasalah dan membutuhkan perhatian publik termasuk DPR RI.
” Kami pastikan jika Kantah tidak segera membatalkan penerbitan HGB PT. ASP, maka kami akan segera melaporkan masalah ini ke Komisi II DPR RI. Kebetulan kami juga sudah melaporkan masalah ini di Kementerian ATR. Sebab, kesalahan atau pelanggaran sistem administrasi ini, juga harus mnnjadi bahan evaluasi penting agar rakyat tidak melulu ditipu oleh Perusahaan dan Kantah Kota, ” Tutup Jhojo. [JFR]
Bagikan:
