Definitif.id Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo 2024 akan memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meminta klarifikasi terkait perbedaan data capaian kinerja yang disajikan dalam LKPJ dengan data resmi BPS. Salah satu contoh mencolok adalah perbedaan data Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Gorontalo.
Berdasarkan data BPS, APM SMA di Gorontalo pada tahun 2023 tercatat sebesar 60,16% dan meningkat menjadi 61,23% pada 2024. Namun, dalam LKPJ Gubernur Gorontalo, angka tersebut jauh lebih tinggi, yaitu 86,05% pada 2023 dan turun menjadi 77,49% pada 2024. Perbedaan hingga 20% ini dinilai sebagai anomali yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
“Salah satu fokus utama kami adalah ketidaksesuaian data capaian kinerja pembangunan yang disajikan dalam LKPJ dengan data BPS. Contohnya, perbedaan data APM SMA yang sangat mencolok,” ungkap Wakil Ketua Pansus Umar Karim di sela-sela rapat Pansus LKPJ di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (20/03/2025).
Umar, yang juga merupakan politisi Partai NasDem, menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dalam perencanaan pembangunan. “Jika data yang digunakan tidak valid, proyeksi pembangunan bisa keliru dan berdampak pada kebijakan yang tidak tepat,” tegasnya.
Pemanggilan BPS ini bertujuan untuk memastikan akurasi data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depan, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Bagikan:
