Definitif.id Gorontalo Utara – Pascacuti panjang Idulfitri, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara masih tampak sepi dari aktivitas legislatif. Hingga Kamis (10/4/2025), belum terlihat geliat kerja optimal dari para wakil rakyat di lembaga yang memegang peran strategis dalam pengawasan dan pengambilan keputusan daerah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai komitmen dan keseriusan anggota legislatif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Salah satu agenda yang kini menjadi sorotan adalah belum dimulainya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Sila Botutihe, untuk Tahun Anggaran 2024.
Sekretaris DPRD, Fahrudin Lasulikaakrab disapa Rudimengakui bahwa aktivitas kelembagaan belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Kondisi memang masih sepi. Tapi untuk administrasi internal tetap kami jalankan,” ujarnya saat ditemui awak media.
Padahal, DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melalui rapat paripurna sebelumnya. Namun, hingga kini belum ada agenda resmi dari pansus tersebut yang menunjukkan langkah konkret pembahasan.
“Agenda ini punya batas waktu yang jelas. Seharusnya sudah mulai dijalankan,” tegas Rudi.
Minimnya kehadiran anggota dewan disebut-sebut terkait dengan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Beberapa anggota DPRD diketahui telah mengajukan izin kampanye. Namun kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya prioritas kelembagaan oleh kepentingan politik.
Bagikan:
