Definitif.id Gorontalo Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara dinilai masih lemah dari sisi administrasi, profesionalisme, serta koordinasi antarlembaga. Hal ini terungkap dari sejumlah sampel audit yang dilakukan oleh Inspektorat, khususnya pada beberapa desa yang menjadi sampel pemeriksaan dilakukan sebelum Monev Kecamatan.
Audit yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut dinilai janggal karena diduga dilakukan tanpa melalui tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari pihak kecamatan. Padahal, Monev seharusnya menjadi langkah awal sebelum dilakukan audit. Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah audit dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dilakukan Monev? Jika demikian, di mana letak etika birokrasi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan?
Sekretaris Kecamatan Kwandang, Fransiske Latandrang, SE, saat diwawancarai usai pelaksanaan Monev, mengakui bahwa seharusnya Monev dilakukan lebih dulu sebelum audit dilaksanakan. Namun, ia menyebut bahwa adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi salah satu alasan keterlambatan Monev di tahun 2025.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi karena lupa. Karena adanya momen PSU, maka kami agak sedikit terlambat. Inspektorat sendiri sudah sesuai jadwal. Sebenarnya, jadwal kami bersamaan dengan tim Inspektorat, mereka di Tolinggula dan kami di Kwandang. Untuk Desa Bulalo sendiri agak terlambat karena ada beberapa kegiatan,” jelas Fransiske.
Ia juga menambahkan bahwa situasi seperti ini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yang menyebabkan miskomunikasi antara pemerintah Kecamatan Kwandang dan Inspektorat. Namun ia menegaskan bahwa jadwal audit yang dilakukan Inspektorat telah sesuai dengan perencanaan mereka.
Bagikan:
