Definitif.id – Jelang 200 an hari waktu efektif untuk Pemilu 2024, kontestasi politik di saat-saat terakhir ini akan menentukan legitimasi partai politik dan juga kepala daerah.
Mengapa kepala daerah? Sebab, hasil Pemilu juga akan menentukan apakah program pemerintah daerah bisa maksimal dijalankan atau malah dihambat oleh legislatif yang terpilih dalam Pemilu. Di beberapa daerah malah lebih ekstrim, kepala daerah dijungkalkan oleh legislatif, baik karena memang ada kesalahan administratif maupun kesalahan politik.
Pada kasus yang lain, beberapa program yang telah direncanakan matang oleh eksekutif bisa dihambat oleh legislatif hanya karena soal komunikasi dan juga persaingan politik. Legislatif dengan perangkat kekuasaannya bisa memanggil eksekutif, bahkan merekomendasikan hal-hal bisa saja berlawanan dengan apa yang dikehendaki eksekutif.
Belum lagi jika koalisi partai politik pendukung eksekutif tidak maksimal perolehan kursinya di legislatif. Bisa dipastikan pihak eksekutif akan bekerja dua kali lipat dan ekstra, dibandingkan jika koalisi partai politik pendukung yang menguasai parlemen.
Yang fatal, jika koalisi partai politik pendukung Kepala Daerah sewaktu di Pilkada lebih rendah perolehan suaranya di Pemilu dari partai politik lawan di Pilkada sebelumnya.
Sebagai contoh misalnya di Gorontalo, Pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan legitimasi Kepala Daerah seperti Syaiful Mbuinga (Gerindra) dan Suharsih Igirisa (Golkar) di Pohuwato, Marten Taha-Ryan Kono (Golkar) di Kota Gorontalo, Hamim Pou-Merlan Uloli (Nasdem) di Bone Bolango, serta Nelson Pomalingo (PPP) dan Hendra Hemeto (Golkar) di Kabupaten Gorontalo.
Bagikan:
