Definitif.id, Gorontalo Utara – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu pada Senin (29/9/2025) di depan Kantor Bupati Gorontalo Utara berlangsung penuh kekecewaan. Massa menilai Bupati Gorontalo Utara sengaja menghindar dan tidak menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap polemik pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu.
Koordinator lapangan aksi, Indra Rahman, menyesalkan absennya Bupati untuk menemui para pengunjuk rasa. Menurutnya, sikap tersebut mencederai prinsip keterbukaan pemerintah daerah. “Sangat tidak relevan ketika seorang penentu kebijakan justru bersembunyi. Masalah PPPK paruh waktu ini adalah tanggung jawab kepala daerah, bukan hanya panitia seleksi,” tegas Indra.
Ia menambahkan, sebelumnya Bupati pernah berjanji bahwa seluruh tenaga honorer akan terakomodasi dalam formasi PPPK. Namun, kenyataannya banyak yang tidak tercover dan hingga kini belum ada kejelasan. “Katanya akan mengcover semua, tapi mana hasilnya? Yang datang menemui massa hanya Ketua Pansel, sementara kepala daerah yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak hadir,” ujarnya.
Massa aksi menilai absennya Bupati sebagai bentuk lemahnya keberanian mengambil keputusan. “Hanya masalah seperti ini saja beliau tidak bisa selesaikan, apalagi jika menghadapi persoalan yang lebih besar,” sindir Indra.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) dijadwalkan berangkat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (30/9) untuk membahas persoalan PPPK paruh waktu. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses tersebut secara langsung. “Kami dari Aliansi Pejuang PPPK Paruh Waktu juga akan berangkat ke BKN. Kami ingin memastikan prosesnya berjalan transparan,” pungkasnya.
Bagikan:
