Definitif.id, Ponorogo – SMKN 1 Slahung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur bebankan PSM (Peran Serta Msyarakat) sebesar Rp 85.000 ke peserta didik karena alasan dana BPOPP diterima tidak utuh atau hanya 50% dari total yang biasa diterima.
Hal ini langsung disampaikan oleh Kepala SMKN 1 Slahung, Kuntowiyono, saat ditemui di ruangannya, Jumat (3/1/2023). Dirinya menjelaskan, jika beberapa tahun terahir untuk biaya BPOPP yang bersumber dari APBD Provinsi tersebut tidak mencukupi karena hanya diterima setengahnya saja dari total anggaran. Dan ditambah untuk anggaran Dana BOS dan BPOPP, semuanya tidak mencukupi untuk pembiayaan dalam satu tahun anggaran.
“Berhubung dana BPOPP kami terimanya hanya setengah atau 50%, makanya kami inisiatif mengajukan PSM ke peserta didik dan wali murid untuk memenuhi kebutuhan yang kurang itu mas, karena beberapa tahun terahir kami terimanya tidak utuh,” ujar Kepala Sekolah.
Dirinya juga menjelaskan, bahwa ada biaya sebesar Rp 850.000 untuk menunjang kegiatan kompetensi, yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan kunjungan industri, lalu ada juga untuk uji kompetensi dari LSP.
“Kalau yang 850 ribu untuk keperluan uji kompetensi, kunjungan industri dan lain-lain, jadi untuk menutupi biaya tersebut kami minta ke wali murid berbentuk sumbangan/PSM,” ungkap Kuntowiyono.
Padahal dalam Petunjuk Teknis tentang Dana BOS, semua kegiatan terkait kunjungan industri ataupun uji kompetensi sudah termasuk dalam poin yang dibiayai oleh dana BOS maupun BPOPP.
Di tempat berbeda, salah satu Walimurid SMKN 1 Slahung yang enggan disebutkan namanya mengiyakan, bahwa memang ada pembayaran setiap bulan dan pembayaran sebesar 850 ribu untuk keperluan daftar ulang.
“Iya setiap bulan bayar PSM 85 Ribu terus ada pembayaran Daftar Ulang 850 Ribu untuk kelas 11 dan 12 untuk murid baru,” ucapnya kepada rekan media. (Rlly)
Bagikan:
