Definitif.id, Boalemo – Polemik tentang adanya dugaan makelar perizinan di tubuh Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo semakin menyeruak. Pasalnya, kini berhembus isu tentang adanya perubahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga pendanaan kepengurusan izin.
Hal tersebut membuat Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Gorontalo angkat bicara. Di mana Jhojo Rumampuk membeberkan berbagai isu beredar tentang adanya dugaan makelar perizinan hingga dengan pendanaan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boalemo.
“Seharusnya wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, bagaimana masyarakat bisa sejahtera ketika Pemerintah Daerah lebih mementingkan investor masuk dan menikmati hasil kandungan yang ada di Boalemo,” tegas Jhojo.
Jika kegiatan pertambangan rakyat bisa terlaksana, maka Pemda telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Selama ini pertambangan rakyat di Gorontalo selalu dalam ukuran kecil, termarjinalkan. Menjadi sebuah kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk memperkuat posisi masyarakatnya agar lebih eksis untuk menyempurnakan kriteria-kriteria agar ada sebuah keseimbangan sesuai dengan UUD Pasal 33,” ungkap Jhojo.
Menurutnya, Pemerintah Boalemo wajib mendahulukan persiapan lahan untuk WPR. Sebab, sudah ada perusahaan yang melirik pertambangan di wilayah Mananggu.
“Kami hanya ingin berusaha bagaimana meningkatkan bargaining position dari pertambangan rakyat. Jangan jadikan masyarakat sebagai objek untuk mendapatkan apa yang menjadi hasrat sekelompok orang saja. Padahal, jika Pemda memberikan masyarakat kesempatan lewat IPR, maka itu bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah kita saksikan di beberapa daerah,” jelas Jhojo.
Bagikan:
