Definitif.id, Boalemo – Polemik tentang adanya dugaan makelar perizinan di tubuh Pemerintah Daerah (Pemda) Boalemo semakin menyeruak. Pasalnya, kini berhembus isu tentang adanya perubahan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan juga pendanaan kepengurusan izin.
Hal tersebut membuat Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Gorontalo angkat bicara. Di mana Jhojo Rumampuk membeberkan berbagai isu beredar tentang adanya dugaan makelar perizinan hingga dengan pendanaan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boalemo.
“Seharusnya wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah, bagaimana masyarakat bisa sejahtera ketika Pemerintah Daerah lebih mementingkan investor masuk dan menikmati hasil kandungan yang ada di Boalemo,” tegas Jhojo.
Bagikan:
