Anggota DPRD sekaligus Ketua Pansus, Hendra Nurdin, membenarkan bahwa sejumlah legislator tengah mengikuti aktivitas politik.
“Kami sudah ajukan izin, tapi saya akan tetap koordinasi soal LKPJ,” katanya singkat.
Pakar pemerintahan daerah menilai bahwa keterlambatan pembahasan LKPJ bisa berdampak pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD. LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen evaluatif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran publik.
Kini publik menanti, apakah DPRD Gorontalo Utara akan segera menunjukkan kinerja nyata, atau justru terus tertinggal dalam pusaran politik praktis yang melemahkan peran kelembagaannya.
Bagikan:
