Definitif.id, Gorontalo Utara – Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian Fraksi Hanura-PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Evelin Sunge, dalam Rapat Paripurna DPRD ke-49 dengan agenda pembicaraan tingkat I terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Hanura-PKS mengapresiasi penyusunan nota keuangan dan rancangan perubahan APBD oleh pemerintah daerah. Penyesuaian anggaran dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp665,44 miliar, sedangkan belanja daerah mencapai Rp668,43 miliar.
Meski demikian, fraksi mengingatkan agar penggunaan anggaran tetap mengedepankan efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas.
“Optimalisasi PAD harus terus dilakukan melalui penggalian potensi daerah serta pembenahan pengelolaan pajak dan retribusi,” ujar Evelin.
Selain pendapatan, Fraksi Hanura-PKS juga menekankan pentingnya kejelasan target dan indikator kinerja dalam setiap program yang dibiayai melalui APBD.
Menurut fraksi, anggaran yang dialokasikan harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan.
Fraksi Hanura-PKS menyatakan akan terus mengawal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 melalui mekanisme DPRD dengan memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Gorontalo Utara.








