Definitif.id, Gorontalo Utara – Capaian janji politik Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Thariq Modanggu dipertanyakan pada Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022 oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Fraksi PDIP melalui Anggota Fraksi Daud Syarif menyebut, bahwa dalam dokumen LKPJ terkait hasil pelaksanaan misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terbaca apa saja yang sudah dicapai dalam janji politik tersebut.
“Olehnya itu, hari ini kami meminta penjelasannya dari Bupati,” kata Daud, Senin (03/04/2023).
Lebih lanjut pihaknya juga meminta penjelasan terkait tunjangan masa tunggu untuk petani. Dirinya meminta Bupati untuk menjabarkan sejumlah petani yang sudah mendapatkan tunjangan dan yang belum beserta alasannya.
“Berikut juga soal santunan duka, banyak masyarakat yang mengeluh terkait proses pelaksanaannya yang terkendala dengan persyaratan tertentu yang sulit dipenuhi oleh sebagian masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mempertanyakan soal bantuan modal untuk keluarga miskin, tunjangan masa tunggu untuk para petani, serta pembangunan sarana air bersih yang merupakan bagian dari program kegiatan yang masuk dalam 127 janji politik program ceria yang wajib dilaksanakan.
“Namun sampai dengan hari ini, tidak juga dijelaskan capaiannya. Seharusnya setiap kegiatan harus dijabarkan dengan terukur, sehingga akan nampak keberhasilan pembangunan di Gorontalo Utara melalui program 127 janji politik,” pungkasnya. (*)
Bagikan:
