Foto Ilustrasi
Definitif.id, Gorontalo – Program Tol Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menyisakan pertanyaan. Di tengah distribusi barang melalui jalur laut yang terus berjalan, masyarakat masih mengeluhkan tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana manfaat Program Tol Laut benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah subsidi dan kemudahan distribusi tersebut mampu menekan harga di tingkat konsumen, atau manfaatnya justru lebih banyak dirasakan pelaku usaha?
Secara umum, Program Tol Laut dirancang untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan penting dari wilayah produksi menuju daerah kepulauan. Salah satu tujuannya adalah mengurangi disparitas harga antara wilayah kepulauan dan daerah asal barang.
Di Sangihe, barang kebutuhan masyarakat didistribusikan melalui Pelabuhan Tahuna. Komoditas yang masuk antara lain beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, air mineral, hingga sejumlah material pembangunan.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada bagaimana barang tersebut tiba di pelabuhan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana barang itu bergerak dari pelabuhan hingga ke konsumen dan dengan harga berapa barang tersebut akhirnya dijual.
Kepala UPP Kelas II Tahuna, Melfrit Palenewen, mengatakan pelaksanaan Program Tol Laut melibatkan sejumlah instansi dengan kewenangan masing-masing.
“Kami hanya sebatas pada kewenangan kami. Untuk pemanfaatan kontainer dan lainnya itu ada di instansi lain,” ungkap Melfrit.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Treenov T. Pontoh, menegaskan pihaknya melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Tol Laut.
“Kami yang pasti memeriksa kesesuaian manifest dengan barang yang dimuat dalam kontainer,” tegas Treenov.
Terkait masih tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok, Treenov mengatakan kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor. Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan pasokan barang tetap tersedia di Sangihe.
“Kalaupun ada lonjakan harga, tentu itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Memang ada subsidi, namun soal biaya operasional lainnya itu kan turut mempengaruhi,” jelasnya.
Penjelasan pemerintah tersebut berhadapan dengan pengalaman masyarakat sebagai konsumen. Oyaks, salah seorang warga Kecamatan Tahuna Timur, mengatakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih terasa tinggi.
“Harusnya dengan adanya Tol Laut, harga bahan pokok tidak berbeda jauh dengan di Pulau Jawa. Namun yang terjadi justru lebih mahal,” tegasnya.
Keluhan tersebut menjadi penting untuk dievaluasi karena keberhasilan Tol Laut tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kontainer yang tiba di Pelabuhan Tahuna. Ukuran lainnya adalah seberapa besar manfaat efisiensi distribusi tersebut akhirnya dirasakan masyarakat.
Jika biaya angkutan telah ditekan melalui skema Tol Laut, tetapi harga di tingkat konsumen tetap tinggi, maka perlu dilihat kembali struktur biaya dan rantai distribusi setelah barang tiba di pelabuhan.
Di sinilah evaluasi menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan manfaat program tidak berhenti pada kelancaran bongkar muat atau tersedianya kontainer, tetapi benar-benar berujung pada keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Masyarakat tentu berharap setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata. Jangan sampai sebuah program dirancang untuk menekan disparitas harga dan membantu masyarakat di daerah kepulauan, tetapi manfaat terbesar justru tidak dirasakan oleh konsumen akhir.
Pertanyaan akhirnya sederhana ketika Tol Laut sudah hadir di Sangihe, siapa sebenarnya yang paling menikmati manfaatnya?
Bagikan:
