Definitif.id, Bone Bolango – Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango meluruskan persepsi publik terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Inspektur Daerah Bone Bolango, Fredy Lasut, temuan dalam LHP tidak otomatis dapat diartikan sebagai vonis korupsi.
Fredy menjelaskan, LHP pada dasarnya adalah instrumen akuntabilitas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Audit BPK tidak selalu bermakna tindak pidana. Banyak temuan hanya bersifat administratif, kelemahan sistem pengendalian internal, atau bentuk ketidakpatuhan yang masih bisa diperbaiki. Jika ditemukan kerugian negara, mekanismenya jelas: pemulihan, penyetoran, koreksi prosedur, dan bila memenuhi unsur baru diteruskan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Bagikan:
