Meski demikian, Jeffry mengingatkan bahwa pelayanan publik tetap menjadi tanggung jawab utama seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Solidaritas, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan pemerintahan lainnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan hukum yang sedang berjalan tidak dijadikan alasan untuk mempertentangkan ASN dengan pimpinan daerah. Perbedaan pandangan perlu disikapi secara dewasa dengan tetap menjaga profesionalisme birokrasi dan kepentingan masyarakat.
“Jangan pertentangkan loyalitas dan profesionalisme secara keliru. ASN wajib bekerja sesuai aturan, sementara menyampaikan pendapat secara sah juga memiliki ruangnya sendiri. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai ada pihak yang mendahului fakta, menghakimi solidaritas secara sepihak, atau mengabaikan prinsip keadilan,” tuturnya.
Jeffry menegaskan, penghormatan terhadap proses hukum, hak menyampaikan pendapat, profesionalisme ASN, dan keberlangsungan pelayanan publik harus berjalan beriringan.
“Tidak boleh ada pihak yang ditempatkan di atas hukum, tetapi tidak boleh pula muncul penilaian bahwa solidaritas yang dilakukan secara sah dengan sendirinya merupakan pelanggaran,” pungkasnya.
Bagikan:
