Definitif.id, Gorontalo – Solidaritas ribuan aparatur sipil negara (ASN) terhadap Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, dalam aksi damai di Polda Gorontalo menuai perhatian. Dukungan tersebut dinilai tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk tekanan terhadap proses penegakan hukum.
Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry Rumampuk, menegaskan bahwa solidaritas terhadap pemimpin daerah harus dilihat secara proporsional. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak yang perlu dihormati selama dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan kewajiban ASN sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan membangun kesan seolah-olah solidaritas ASN terhadap Wali Kota merupakan tindakan yang keliru. Kita semua menghormati proses hukum, tetapi penghormatan terhadap hukum bukan berarti masyarakat maupun ASN harus diam ketika muncul dugaan ketidakadilan dalam penanganan suatu perkara,” tegas Jeffry.
Ia menjelaskan, dukungan terhadap Adhan Dambea muncul di tengah persoalan hukum terkait pembongkaran bangunan yang diduga merupakan cagar budaya. Menurutnya, polemik tersebut perlu ditempatkan dalam konteks hak menyampaikan pendapat dan asas praduga tak bersalah.
Jeffry juga menilai dugaan kriminalisasi maupun perlakuan diskriminatif harus dijawab melalui fakta dan proses hukum yang objektif. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menarik kesimpulan sepihak sebelum seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh.
“Dugaan adanya ketidakadilan harus dijawab melalui fakta dan proses hukum yang objektif, bukan ditutup dengan penilaian sepihak. Semua pihak harus menghormati proses hukum sekaligus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Bagikan:
