Ia memberi contoh, untuk pengisian sekretaris sesuai kriteria dan syarat dalam AD/ART Partai Golkar jelas minimal harus lima tahun mengabdi di Partai Golkar secara terus menerus. Namun menurutnya pada kepengurusan yang baru ternyata oknum tersebut baru dua tahun bergabung dengan Partai Golkar yang tentu belum memahami betul organisasi didalam tubuh Golkar dan sudah di jadikan sekertaris DPD.
Ia menyatakan bahwa, penolakan ini bukan hanya dari pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja, tetapi juga dari kepengurusan partai Golkar di 13 kecamatan dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Itu belum ditambah tiga organisasi sayap Golkar yang juga menolak sehingga total yang menolak ada 16 kepengurusan” ucapnya
“Ada bukti dokumen penolakan dari 13 kecamatan di atas materai Rp 10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” lanjut Deni.
Hal Senada juga disampaikan salah satu pengurus harian Solihin, dirinya menjelaskan, Aksi ini adalah sebagai bentuk ketidakpuasan atas hasil Musdalub pada tanggal 16 September lalu. Menurutnya, ditetapkan sebagai ketua terpilih, saudara Hadiono tidak amanah dan aspiratif sebab yang bersangkutan tidak mengindahkan AD/ART Partai Golkar.
”Padahal AD/ART itu adalah panglima tertinggi dalam partai, namun AD/ART tersebut tidak di indahkan. Oleh karena itu Kami tidak mengakui saudara Hadiono sebagai Ketua partai Golkar Muara Enim” ujar Solihin
Oleh sebab itu, Ia bersama kader lainnya meminta Ketua DPD Golkar Sumsel Bobby Rizaldi dan Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi dan memecat saudara Hadiono, karena menurut penilaiannya sudah memalukan Partai Golkar dan memecah belah kader Partai Golkar serta mengangkangi AD/ART Partai Golkar dalam pengisian komposisi kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim hasil dari Musdalub.
Bagikan:
