, Gorontalo Utara – Aktivis Gorontalo Utara, Lifain Buyunggadang, atau lebih akrab disapa Ayi Waras, mengkritisi sikap Penjabat (Pj) Bupati Sila Botutihe yang dinilai tidak responsif terhadap berbagai permasalahan di daerah.
Kritikan ini muncul setelah Rahmat Lamadji, mantan anggota DPRD, menyampaikan protesnya melalui media sosial terkait kondisi Gorontalo Utara. Ayi Waras menyatakan bahwa sikap PJ Bupati yang cenderung mengabaikan berbagai persoalan di Gorontalo Utara sangat disayangkan.
“Sangat disayangkan sikap Pj Bupati yang cenderung mengabaikan berbagai persoalan di Gorontalo Utara, mulai dari persoalan silaturahmi cawe-cawenya saat momen lebaran 2024, gaji PTT Satpol, Sertifikasi Guru, sisa gaji 8%, makan minum PJ Bupati, TPP ASN, hingga persoalan arah kebijakan keuangan daerah,” kata Ayi Waras, Rabu (18/12/2024).
Selain itu, Ayi Waras juga mengkritisi fungsi pengawasan DPRD yang terkesan tak berdaya terhadap kebijakan pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, DPRD memiliki mekanisme resmi untuk mengundang pihak eksekutif dalam rapat koordinasi, namun penggunaan media sosial untuk menyampaikan kritik mencerminkan tidak efektifnya komunikasi kelembagaan.

Ayi Waras menegaskan bahwa Sila bukan solusi bagi Gorontalo Utara. Sejak menjabat, berbagai permasalahan daerah tidak kunjung mendapat penanganan yang serius. Bahkan terkesan mengabaikan masukan dan kritik yang disampaikan.
Aktivis ini menambahkan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan figur yang tidak hanya berilmu, tetapi juga beradab dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang pro-rakyat dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Ayi Waras berharap pemerintah daerah dapat lebih serius menangani berbagai persoalan yang ada demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara. Terakhir, Ayi menyampaikan bahwa sejak awal diutusnya Sila sebagai Pj Bupati, banyak penolakan muncul karena Sila dinilai tidak memahami kondisi daerah.
“Dengan sikap diamnya Sila selama ini, jangan sampai akan melahirkan ASN yang berani melawan tirani pemerintahannya, sebagaimana telah banyak berseliweran di media sosial akun milik oknum ASN yang mengkritisi pemerintahannya sendiri,” katanya.
Sebagai informasi berdasarkan penelusuran definitif.id, akibat dari pola pemerintahan Pj Sila Botutihe, sejumlah aktivis bersama PTT Satpol PP dan ASN akan menggelar aksi demonstrasi apabila persoalan hak-hak PTT dan ASN tidak terbayarkan.