Definitif.id, Banyuwangi – Komunikasi publik Bupati Banyuwangi, banyak menimbulkan argumentasi polemik dan kegaduhan, karena kritik saran pendapat masyarakat dianggap sebuah provokasi yang syarat akan narasi provokatif.
Narasi sebagai pejabat publik, harusnya lebih ditimbang dan diperhitungkan, apakah susunan kata yang disampaikan dapat menimbulkan konflik dan pertentangan, baik perspektif dan kaidah norma masyarakat.
Bahkan lebih jauh lagi permasalahan hukum dan kebijakan Pemkab Banyuwangi sendiri yang kurang kemampuan dalam menyusun dan perencanaan hingga pelaksanaan.
Ketika masyarakat diharuskan taat hukum, sedangkan landasan mereka sendiri (Pemkab Banyuwangi) justru pelanggar hukum yang jauh lebih buruk dan berdampak langsung kepada masyarakat, seperti yang di sampaikan Andi Purnama, S.T,. M.M. seorang Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan melalui tulisannya pada Jumat (2/12/2022).
Mengutip tulisan Andi, dirinya memberikan beberapa contoh kebijakan perencanaan tata ruang mulai dari RDTR, LP2B, HGU, KKOP, Ruang Sempadan Sungai, pantai, tangkapan air, hingga aturan terhadap pemberian legal HGU yang ditabrak secara administrasi bahkan melawan hukum.
Semua kendali terbesar bukan pada rakyat, tapi kemampuan Pemkab dan Leadership, kebijakan yang kurang cermat, yang cenderung menyalahkan rakyatnya, adalah gambaran kemapuan dalam manajemen pengelolaan pemerintahan.
“Menyalahkan alam bahkan rakyatnya sendiri, adalah bentuk lepas tanggung jawab dan lemahnya integritas, lemahnya kemampuan seorang pemimpin sebagai Pejabat Publik, yang sudah seharusnya diatas rata rata dari rakyat biasa”.
“Seorang pejabat publik, sudah mendapat dukungan fasilitas yang besar dari berbagai aspek, sperti SDM, anggaran besar, pengamanan, peralatan, mobilitas memadai, tapi masih menyalahkan rakyat dan alam, sensitifitas memang perlu, tetapi bukan sensi yang irasional dan logic dengan narasi kata yang menimbulkan potensi friksi sosial dan lingkungan, bahkan bertabrakan dengan logika hukum dan aspek ilmiah” jelas Andi Purnama dalam tulisannya.
Banjir bukan terjadi tiba-tiba, alam yang tergradasi, kebijakan serampangan, kepentingan politik dan bisnis memperburuk kondisi alam yang mempertahankan keseimbangan.
“Kalau saja bupati menyuruh anak buahnya dalam mengawasi kemampuan perencanaan, dalam detail tata ruang, kalau saja berkomunikasi membangun dan mencerdaskan, kalau saja perlakuan yang sama dengan ribetnnya aturan, dan perizinan, maka tidak mungkin seorang bupati akan mengelurkan narasi demikian, bahkan kata yang keluar representatif dari hati dan rasa seorang pemimpin dalam tindakan” lanjutnya menjelaskan. (gung)
Bagikan:
