Definitif.id, Gorontalo – Mandeknya pelaksanaan rekomendasi DPRD Provinsi Gorontalo terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit kian menuai sorotan. Lembaga legislatif itu didesak berhenti bersikap pasif dan segera mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai.
Pasalnya, hingga kini Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memperlihatkan tindakan konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Nomor 13 Tahun 2025, tertanggal 6 Oktober 2025.
Aktivis Gorontalo, Andi Taufik, menilai kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan bentuk pembiaran terhadap persoalan serius yang terus berlarut tanpa penyelesaian.
“Kalau rekomendasi DPRD sudah lebih dari tujuh bulan tidak dijalankan, DPRD wajib menggunakan hak interpelasi. Jangan hanya diam dan menunggu,” tegas Andi Taufik, Selasa (12/05/2026).
Ia menegaskan, DPRD tidak boleh membiarkan rekomendasi strategis tersebut berhenti sebagai arsip formal tanpa dampak nyata. Menurutnya, persoalan sawit di Gorontalo telah menjelma menjadi krisis multidimensi—mulai dari konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga ketidakadilan yang terus dirasakan masyarakat.
Dalam dokumen rekomendasi itu, sejumlah langkah tegas sebenarnya telah dirumuskan. Salah satunya adalah dorongan kepada gubernur agar memerintahkan para bupati di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang menguasai lahan tanpa pengelolaan, termasuk opsi pencabutan izin usaha.
Bagikan:
