Ke depan, Komisi IV DPRD menegaskan akan terus memantau perkembangan analisis yang dilakukan pemprov dan pelaksanaan rekomendasi. Mereka juga meminta agar instansi terkait seperti BKD (Badan Kepegawaian Daerah) provinsi, Dinas Pendidikan, MenPAN-RB, dan BKN berkoordinasi secara sinergis agar nasib para guru honorer non-kategori ini mendapat solusi nyata. Jika tidak, DPRD menyatakan akan mengupayakan mekanisme pengawasan lebih lanjut hingga status dan hak para guru tersebut terlindungi.
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan penggunaan anggaran perjalanan dinas (SPPD) untuk membiayai kegiatan observasi lapangan…
Definitif.id, Gorontalo – Koordinator Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Rahmat Mamonto, melontarkan kritik keras…
Definitif.id, Gorontalo – Pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi…
Penulis | Fery Ismail Bagikan:
Definitif.id, Gorontalo – Koordinator Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD), Rahmat Mamonto, menanggapi perbedaan pernyataan…
Definitif.id, Gorontalo – Polemik dugaan pembiayaan sopir anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggunakan Anggaran Pendapatan dan…
