“Secara pribadi saya meminta agar prihal seperti ini memperoleh tanggapan cepat dari Aparat Penegak Hukum (APH), jangan nanti ini bisa disinyalir kuat menjadi tabiat atau preseden buruk tidak berjalannya supremasi hukum,” lanjut Indra.
Lebih lanjut, Indra pun berharap hal tersebut menjadi point penting agar kiranya segera menjadi fokus monitoring pihak berkompeten sehingga ada efek jerah bagi oknum Aparat Desa.
“Saya juga berharap, persoalan ini benar-benar segera diselesaikan oleh pemangku kepentingan agar proses pembangunan di Desa Lelato tidak terhambat hanya karena ada oknum yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya. (*)
Bagikan:
