Selain itu, pola operasi para pelaku juga disebut tidak menetap. Lokasi aktivitas diduga sering berpindah-pindah sehingga menyulitkan proses pengawasan maupun penindakan. Kondisi ini membuat praktik perdagangan ilegal lintas batas tersebut seolah tetap berjalan meskipun sesekali dilakukan operasi oleh aparat.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa aparat pernah melakukan penangkapan terhadap pelaku aktivitas ilegal tersebut. Namun, terdapat informasi bahwa sebagian kasus tidak berlanjut dalam waktu lama, sementara kasus lainnya masih dalam proses penanganan. Informasi tersebut pun belum mendapatkan penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Di sisi lain, sebagian masyarakat memahami bahwa aktivitas tersebut dilakukan sebagai upaya mencari nafkah dan mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, dari aspek hukum dan regulasi perdagangan lintas negara, kegiatan yang dilakukan di luar mekanisme resmi tetap berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.
Yang menjadi pertanyaan, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah konkret dan berkelanjutan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut secara menyeluruh. Padahal, sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Filipina, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi besar untuk mengembangkan perdagangan lintas negara secara legal melalui mekanisme ekspor dan impor yang sah.
Apabila potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, bukan hanya aktivitas ilegal yang dapat ditekan, tetapi juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Karena itu, publik berharap pemerintah dan aparat terkait tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menghadirkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa harus berbenturan dengan hukum.
Bagikan:
