“Kemudian BPJS Kesehatan, hari ini ada guru yang mengeluh juga, ada guru yang mau lahiran tapi iuran BPJS kesehatan belum dibayarkan, kami juga tidak ingin Brand sekolah ini dicabut dari Gorontalo seperti yang terjadi di Tanggerang, ini sekolah penggerak, kami ingin sekolah ini tetap ada di Gorontalo dengan guru-guru yang luar biasa kualitasnya, karena yang bermasalah ini cuma Ketua Yayasan-nya yang menurut kami tidak bisa memanage dengan baik terhadap sekolah ini,” kata Andrika.
Lebih lanjut, pihaknya juga berkeinginan kedepan menyurati Pemerintah dan DPRD Kota atau DPRD Provinsi Gorontalo untuk dihearing masalah ini, setidaknya bisa di mediasi kasus ini karena seorang Pemimpin/Leader itu tidak baik memperlakukan para guru-guru seperti itu, apalagi sampai di dengar oleh anak-anak siswa yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka
“Mereka menyerahkan surat pengunduran diri itu, akan tetapi perlu dicatat, mereka setelah menyerahkan surat pengunduran diri hari ini lalu besok tidak bekerja lagi, tidak seperti itu, karena mereka tetap melakukan kewajibannya, Terus terang mereka ini jauh sebelum berperkara, mereka sudah mau mengundurkan diri, guru-guru ini datang ke kami, tapi kami bilang jangan, tolong jangan mundur, karena kalian tidak akan dapat apa-apa, tunggu kami akan berproses, kami coba mediasi bahkan sampai kami turun aksi unjuk rasa dan setelah seminggu tidak ada respon dari yayasan, dan akhirnya mereka mengambil keputusan ini untuk mengundurkan diri,” ucap Andrika.
“Kami berharap pengunduran diri berjamaah ini tidak terjadi, dan kami berharap dalam waktu kedepan ini mungkin ada kejadian luar biasa, sehingga hal ini mungkin bisa di mediasi sebaik mungkin oleh Pemerintah, ataupun YPI yang kami harapkan sebagai Brand Ambassador Al Azhar di pusat bisa melihat bahwa Yayasan Winarni Rahmat Ririn ini sedang tidak baik-baik saja, kasihan para guru-guru, kasihan para orang tua murid dan siswa itu sendiri, Maka dari itu kami meminta Ketua Yayasan harus dicopot, karena ia membantah tidak ada PHK, tidak ada potongan dan mengingkari perjanjian bersama (PB),” pungkasnya. (Team)
Bagikan:
