“Truk pengangkut kayu yang melintas dengan muatan berlebih tentu sangat berisiko bagi pengguna jalan lain. Selain membahayakan keselamatan, hal ini juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur jalan,” katanya.
Hamzah meminta aparat kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terhadap kendaraan operasional perusahaan yang melintas di jalan umum. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan pihak tertentu.
“Jangan sampai razia hanya menyasar masyarakat kecil. Sementara kendaraan besar dengan muatan berlebih justru dibiarkan melintas tanpa tindakan. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten,” ujarnya.
Melalui forum RDP tersebut, DPRD Gorontalo Utara mendorong aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, baik yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing maupun operasional di lapangan.
Para legislator berharap setiap pihak dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga aktivitas investasi di daerah tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan aturan hukum dan kepentingan masyarakat.
“Pengawasan harus diperkuat agar semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Investasi memang penting bagi daerah, tetapi kepatuhan terhadap hukum dan keselamatan masyarakat juga harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Bagikan:
