Definitif.id Gorontalo – Harga jagung yang rendah masih menjadi persoalan serius bagi petani di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun dan belum dapat diselesaikan, padahal jagung merupakan komoditas utama yang menopang kehidupan sebagian besar masyarakat Gorontalo.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengkritisi ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga jagung. “Pemerintah selalu gagal menjaga harga jagung, akibatnya petani sangat dirugikan. Padahal mayoritas masyarakat Gorontalo adalah petani jagung yang menggantungkan hidupnya dari komoditas ini,” ujarnya.
Menurut Karim, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025 telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah untuk jagung pipilan kering sebesar Rp 5.500 per kilogram. Namun faktanya, harga di lapangan masih di bawah Rp 5.000 per kilogram.
“Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan kebijakan yang baik soal harga jagung, tetapi pemerintah daerah tidak optimal dalam implementasinya,” kata politisi yang akrab disapa UK itu.
Ia menambahkan, meski harga tersebut merupakan standar pembelian Bulog, seharusnya bisa menjadi patokan harga pasar di Gorontalo, seperti halnya penetapan harga gabah. “Bulog nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya Pemprov mendorong revitalisasi Bulog di Gorontalo melalui sumber daya yang ada, termasuk menggunakan APBD,” jelasnya.
UK mengkritik alokasi anggaran daerah yang dinilai belum berpihak pada petani. “APBD untuk pengadaan komputer bisa mencapai Rp 15 miliar per tahun, tapi anggaran untuk stabilisasi harga jagung nol rupiah,” tegasnya.
Ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera fokus mengatasi persoalan harga jagung setelah dilantik. “Tidak perlu ada pesta syukuran, tunjukkan rasa syukur dengan kerja nyata untuk kesejahteraan petani,” pungkasnya. (Rachmad Sani)
Bagikan:
